Oleh: Irkham Fahmi al-Anjatani
Para pendukung Jokowi tidak rela rupanya jagoannya disebut sebagai rezim yang anti Islam. Mereka berupaya menjawab berbagai tuduhan itu dengan sekuat tenaga, meskipun cenderung mengada-ada, agar umat Islam percaya dengan penjelasannya, dan menuding hoax semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya.
Sebagaimana diketahui, bahwa Era Kepemimpinan Jokowi dikenal sebagai rezim yang anti Islam. Pasalnya, begitu banyak Peraturan Daerah yang bernuansa Islam yang dipermasalahkan oleh mereka. Bahkan sebagiannya lagi sudah banyak yang dihapuskan. Di sisi lain, banyak aktifis-aktifis Islam yang kritis dan menawarkan konsep Islam yang justru dikriminalkan.
Mereka dituduh radikal, dicap teroris dan diberi berbagai stigma buruk yang keterlaluan. Masyarakat digiring agar membenci dan menolak keberadaan mereka. Lalu orang-orang yang sudah terbawa propaganda busuk Istana itu pun akan mendapat predikat “kemuliaan,” yakni disebut sebagai penjaga NKRI dan Pancasila.
Itulah beberapa alasan yang menjadikan Jokowi mau tidak mau harus menerima disebut sebagai Pemimpin yang anti Islam. Meskipun ia dan para pendukungnya berkata tidak, tetapi apalah daya masyarakat sendiri yang menilainya, setelah mereka melihat fakta yang hilir mudik di depan mata.
Dengan kondisi yang sudah seperti itu, para pendukung rezim petahana ini pun berusaha untuk meluruskannya. Mereka menjelaskan, bahwa Pemerintah sekarang ini tidak anti Islam. Buktinya, Jokowi tidak melarang umat Islam sholat. Ia juga tidak melarang umat Islam berangkat umroh dan haji.
Apabila memang Jokowi anti Islam, pasti ia akan melarang sholat, menutup kuota haji dan menentang ibadah Puasa sebagaimana yang terjadi di Tiongkok (China). Nyatanya, semua itu tidak terjadi. Jokowi masih membolehkan sholat, zakat, puasa dan haji. Itu artinya Jokowi tidak anti Islam. Begitulah kira-kira nalar mereka membela.
Padahal logika semacam itu sangatlah berbahaya. Karena jika logika semacam itu tetap dipertahankan, lalu bagaimana dengan Belanda yang dahulu pernah menjajah Nusantara. Selama 3,5 abad mereka menjajah negeri ini tetapi mereka tidak mempermasalahkan orang sholat. Buktinya, banyak masjid-masjid kuno yang hingga saat ini masih kokoh berdiri, tidak dihancurkan oleh mereka.
Mereka pun tidak melarang umat Islam puasa, zakat dan haji. Segala macam perkara perdata, nikah secara Islam, waris dan yang lainnya tidak pernah dilarang oleh Belanda. Yang dilarang keras adalah umat Islam mengkritik kesewenang-wenangan mereka. Termasuk di sini adalah memaksa Belanda untuk menerapkan Hukum-hukum Islam secara kaffah.
Belanda pun tidak melarang pembangunan Pondok Pesantren. Sebuah literatur sejarah menceritakan, bahwa justru berdirinya beberapa Pesantren di Jawa Barat merupakan hasil dari balas jasa Penjajah-Belanda untuk para kiai dan tokoh yang mau diajak bekerjasama dengan mereka untuk memberantas wabah penyakit kolera. Yang dimusuhi oleh Belanda hanyalah Pesantren-pesantren yang selalu membangkang terhadap keputusan-keputusan politik mereka.
Pertanyaannya adalah, jika Jokowi tidak disebut sebagai anti Islam hanya karena tidak melarang umat Islam sholat, zakat, puasa, haji, penerapan Hukum Perdata Islam dan berdirinya Pondok Pesantren, lalu bagaimana dengan Belanda yang dulu pernah menjajah negeri kita. Mereka pun sama tidak melarang itu semua.
Beranikah para pendukung Jokowi menyatakan bahwa Penjajah-Belanda juga tidak anti Islam ?